TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Pokja Pembangunan Prasarana Permodalan Nusantara (ICN) Danis Sumadilaga terbuka soal pembangunan lahan jabatan menteri di ibu kota baru di tengah isu penambahan kementerian di kabinet presiden terpilih. Prabowo Subianto.
Daniš mengatakan, pembangunan rumah menteri di IKN bisa saja dilakukan, namun pihaknya akan menunggu kepastian pemerintah pengganti Presiden Jokowi.
Saat ini, partai sudah membangun 36 di antaranya kediaman resmi menteri dan kemajuannya mencapai 90 persen. “Kalau ada perintah perluasan (rumah menteri), nanti kita pikirkan lagi untuk menambah luasnya,” kata Daniš dalam rapat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 17 Mei. 2024. Lahannya masih luas.
Daniš mengatakan saat ini sedang dibangun rumah menteri di ibu kota baru di kawasan 1A. Dia mengatakan, masih ada kemungkinan penambahan rumah kementerian di klaster lain. Nanti kita lihat berapa kenaikannya (jumlah kementeriannya), ujarnya.
Wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 di masa depan pemerintahan Prabowa menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir. Namun penambahan jumlah kementerian memerlukan revisi UU No. 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara. Pasal 15 UU Kementerian Negara menyatakan jumlah kementerian maksimal 34 kementerian.
Rancangan undang-undang Kementerian Luar Negeri (RUU) ini masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) sejak diusulkan pada tahun 2019. Rancangan undang-undang Kementerian Dalam Negeri yang dikutip dari situs resmi DPR RI adalah terdaftar dengan nomor 16 Undang-Undang Prolegnas 2022-2024 sebagai rancangan DPR tanggal 10 Mei 2024.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga saat ini Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tidak pernah membahas penambahan jumlah kementerian. Menurut dia, Prabowo belum membahas nama-nama orang yang nantinya akan mengisi kabinetnya.
Ia juga membantah adanya rencana revisi UU Kementerian Negara untuk mengakomodasi Presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah menteri. Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengklaim rencana revisi undang-undang kementerian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nomenklatur pemerintah.
Juga bagaimana mengoptimalkan dan memaksimalkan kerja kabinet ke depan, kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.
Namun isu penambahan menteri terlalu ramai dan menuai plus minus. Salah satunya pengamat politik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah yang menyebut penambahan kementerian bisa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN).
Daripada menambah kementerian, Trubus menyarankan agar pemerintah menggabungkan kementerian yang wilayah kerjanya linier. Misalnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) digabung dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), kata Trubus saat dihubungi Tempo, Senin, 13 Mei 2024.
Ia lantas mencontohkan Kementerian/Lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang kini terintegrasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Menurut dia, tumpang tindih kebijakan bisa dihindari dengan menggabungkan kementerian yang tugas dan fungsinya diselaraskan.
“Dulu KLH bersatu dengan Kementerian Kehutanan. Baguslah, pekerjaannya nyambung,” kata Trubus.
Meski pemerintahan Prabowo terpaksa membentuk kementerian baru untuk melaksanakan program kerjanya, Trubus menegaskan perlunya perhatian diberikan pada kemampuan APBN. Selain itu, kata dia, jangan sampai ada tambahan kementerian yang memperpanjang birokrasi dan memperbesar potensi penyimpangan.
RIRI RAHAYU | SULTAN ABDURRAHMAN | EKA YUDHA SAPUTRA
Pilihan Editor: Di Qatar Economic Forum, Prabowo menyebut biaya pembangunan IKN mencapai Rp 16 triliun per tahun
Quoted From Many Source
